INVERTARIS ARSIP STATIS PEMERINTAH DAERAH TK. II MAROS TAHUN 1946-1975

I. ZAMAN PEMERINTAHAN JEPANG

1. AGRARIA

1. Maros Goentjo Sodai : Surat tanggal 10 Gogatsoe 2603 (1943) tentang pemeriksaan tanah-tanah Eigendom/tanah-tanah milik. Asli
1 Sampul

2. Seimubu Dai Rakka : Surat tanggal 20 Juli 2605 (TH. Syowa Jepang) tentang peta daerah Kongaku-Ho dan daftar, gabungan sekolah-sekolah, murid-murid, guru-guru dan lain-lain. Disertai lampiran. Stensilan
1 Sampul

II. ZAMAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA TIMUR

1. KEPEGAWAIAN

3. Ketua Perkumpulan Sekolah-sekolah di Maros: Surat Keputusan Nomor 40 tanggal 31 Desember 1946 tentang Pengangkatan Kepala-kepala Sekolah . Salinan (NB. Bhs. Belanda.)
1 Sampul

4. Hadat Maros : Surat Penetapan No. 10 tanggal 13 Februari 1948 tentang Penetapan Patawai Daeng Masikki sebagai Kepala Kampung Redabaru, disertai lampiran. Kutipan
1 Sampul

5. Asisten Residen Makassar : Surat tanggal 18 November 1946 tentang Serah Terima Pemerintahan Para Pegawai Pemerintah, disertai lampiran . Asli
1 Sampul

2. KEUANGAN
6. Kementrian Masalah-masalah Dalam Negeri, NIT : Surat tanggal 8 September 1949 tentang Pembayaran kontan telegram/kawat dinas di Indonesia Timur. Salinan (NB. Bhs. Belanda dan Indonesia)
1 Sampul

7. An.Kepala Afdeling Makassar, Commies : Surat tanggal 8 Desember 1949 tentang rencana pemberantasan tindakan-tindakan yang tidak dibolehkan dalam urusan pengumpulan uang atau barang (derma).Disertai lampiran.Asli.
1 Sampul

8. Panitia untuk menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak di Makassar : Surat tanggal 28 Desember 1953 tentang Storfing Kepala Hadat Maros pada Kas Gubernemen tahun 1946/1947. Asli
1 Sampul

3. UMUM

9. Dr.C. Lion Cachet, Residen Selebes Selatan ( Zuid Celebes) di Makassar : Surat edaran tanggal 30 September 1947 tentang pendataan/pendaftaran rumah, gudang dan bangunan lainnya yang dibangun oleh penjajah jepang. Salinan (N.b. Bhs. Belanda)
1 Sampul

4. PEMERINTAHAN / POLITIK

10. Para wakil Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Pemerintah Indonesia: Daftar Surat-surat Keputusan tanggal 4 Juli 1949 (Kutipan dari SK Nomor 1 Staatblad Nomor 177) NB. Bhs. Belanda. Salinan
1 Sampul

11. Pemerintahan Celebes : Monografi Daerah Onderafdeling Maros. Salinan. (NB. Bahasa Belanda).
1 Sampul

12. Sekretaris Jenderal Kementrian Masalah-masalah Dalam Negeri, NIT : Surat tanggal 8 Agustus 1947 tentang Daerah/Wilayah-wilayah Pemerintahan Sendiri yang tak sesuai dengan yang tertulis. Stensilan
1 Sampul

13. Pemerintah Kabupaten Maros : Pembentukam Gabungan Celebes Selatan. Salinan
1 Sampul

14. W.M. Remeevs (Residen Selebes Selatan) di Makassar: Surat Edaran tanggal 13 Juni 1948 tentang Pemberitaan keadaan negara dan keadaan politik-kriminal. Salinan (Nb.Bhs. Belanda).
1 Sampul

15. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat Pengantar tanggal 6 Januari 1949 Tentang Politik-politik Verslag Onderafdeling Maros. Pertinggal
1 Sampul

16. Residen Selebes Selatan di Makassar : Surat tanggal 22 Juni 1949 tentang Perang Bintang Asia Timur tahun 1942-1945. Stensilan (Nb. Bhs. Belanda)
1 Sampul

17. Komisaris Negara Tengah Indonesia Timur di Makassar: Surat tanggal 22 November 1949 tentang penyebaran propaganda dari seluruh Gerakan Kesatuan Pemuda di Makassar. Asli
1 Sampul

5. HUKUM

18. Residen Selebes Selatan di Makassar : Surat tanggal 24 Februari 1949 tentang fakta-fakta menyangkut tawanan perang. Salinan (Nb. Bhs. Belanda)
1 Sampul

19. Behearder Huis Van Berawing Maros : Laporan tanggal10 Maret 1949 tentang laporan penjara Maros tahun 1948. Asli
1 Sampul

20. Asisten Resident Makassar : Surat tanggal 23 September 1949 tentang masalah- masalah orang hukuman.Asli
1 Sampul

6. EKONOMI

21. Kepala Afdeeling Maros : Surat tanggal 21 November 1949 tentang perdagangan selundupan berbagai macam hasil bumi sangat membahayakan perkembangan ekonomi dalam NIT. Salinan.
1 Sampul

7. PERTANIAN

22. Kontroleur Maros di Maros :Surat tanggal 19September 1947 tentang Pendataan mesin- mesin penggilingan padi buatan Jepang yang dimiliki penduduk. Asli (Nb. Bhs. Belanda)
1 Sampul

8. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

23. Residen Selebes Selatan di Makassar : Surat tanggal 6 Agustus 1946 tentang Pengajaran Sekolah-sekolah Swasta. Salinan (Nb. Bhs. Belanda dan Indonesia)
1 Sampul

24. Residen Selebes Selatan di Makassar : Surat tanggal 21 Juni 1949 tentang Pendidikan Dasar Cuma-cuma dari Pemerintahan Sendiri. Salinan (Nb. Bhs. Belanda).
1 Sampul

25. Ketua Panitia Pembentukan Sekolah Partikelir Tiong Hoa di Maros : Surat tanggal 25 November 1949 tentang Bangsa Tionghoa membuka Sekolah Partikulir di Kampung Reda Baru. Asli
1 Sampul

26. Aib Camba : Surat tanggal 6 Januari 1949 tentang “pesta adat” menyembah patung-patung, menyabung ayam dan perjudian besar-besaran.Asli
1 Sampul


III. ZAMAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA TIMUR (1950-1959)

1. KEPEGAWAIAN

a. Pengangkatan dan pemindahan/penempatan
27. Kepala Daerah Makassar : Surat-surat tahun 1954-1959 tentang penetapan wakil-wakil Kepala Kampung dari Kepala-kepala Pemerintahan Negeri. Salinan
1 Sampul

28. Ketua DPRD Swatantra Makassar : Surat Keputusan Nomor 3/ SK/DPR/56 tanggal 1 November 1956 tentang penetapan Hamzah Dg. Gassing sebagai Anggota Dewan Pemerintahan Daerah Swatantra Makassar. Asli
1 Sampul

29. Hadat Maros : Surat Keputusan Nomor 58 tanggal 1 Desember 1956 tentang mutasi-mutasi pejabat. Pertinggal
1 Sampul

30. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 10 Desember 1957 tentang penunjukan Wakil Kepala Pemerintahan Negeri Maros sebagai Asisten Wedana (Marjan Dg. Malewa). Pertinggal
1 Sampul

31. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat Keputusan No.24/Kp/1959 tanggal 15 Juni 1959 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Macoa Distrik Laut Kewedanan Maros. Pertinggal
1 Sampul

32. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 9 Oktober 1959 tentang Pengangkatan Muh. Saleh Dg. Manaba sebagai Kadhi Maros, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

b. Serah terima
33. Kepala Pemerintahan Maros : Proses Verbal tahun 1950-1967 tentang Serah Terima Jabatan Pemerintah Negeri Maros. Asli
1 Sampul

34. Gubernur Sulawesi : Surat Edaran tanggal 15 Agustus 1951 tentang Pemasukan Memorie Van Overgave. Asli
1 Sampul

35. Ahli Praja I : Nota Dinas tanggal 1 Maret 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pelantikan Kepala Daerah Gowa, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

c. Penghargaan
36. Aru Campa : Surat-surat tahun 1952-1954 tentang Pemberian Tanda Penghargaan (Bintang) kepada Pamong Desa yang memangku Jabatan 30 tahun lebih. Tindasan
1 Sampul

d. Pensiun
37. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat-surat tahun 1952-1956 tentang Pensiun Abdurrachman (Bekas Kepala Afdeling Bone). Pertinggal
1 Sampul

2. KEUANGAN

a. Pajak
38. Presiden RI: Undang-Undang Tahun 1957 tentang Undang-Undang Darurat Pajak Asing. Salinan
1 Sampul

39. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat-surat tahun 1950-1951 tentang pemungutan komisi. Asli
1 Sampul

40. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 12 Agustus 1957 tentang Peraturan Daerah mengenai Pajak Kendaraan yang tidak bermotor, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

41. Kepala Daerah Makassar : Surat-surat tahun 1959 tentang Peraturan-peraturan Daerah mengenai pajak-pajak, retribusi dan opsen. Salinan
1 Sampul

3. PEMERINTAHAN

a. Wilayah
42. Presiden Negara Indonesia Timur : Undang-undang Nomor 44 tanggal 15 Juni tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur. Salinan
1 Sampul
43. Menteri Dalam Negeri : Surat 9 Juli 1952 tentang pembaharuan peraturan-peraturan daerah.Turunan.
1 Sampul

44. Kepala Daerah Makassar: Surat tanggal 13 Februari 1953 tentang Pengundangan suatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 UU Nomor. 22 1948).Asli
1 Sampul

45. Presiden RI : Undang-Undang Tahun 1956 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1660. Salinan
1 Sampul

46. Presiden RI : Undang-undang Darurat Nomor 2 tanggal 16 Januari 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Makassar dan Jeneponto-Takalar.Salinan
1 Sampul

47. Menteri Dalam Negeri : Surat tanggal 31 Maret 1958 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 mengenai perubahan nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.Salinan
1 Sampul

48. Gubernur Sulawesi Selatan : Surat tanggal 13 Agustus 1959 tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Salinan
1 Sampul

49. Presiden RI : Peraturan Pemerintah No. 34/1952 tanggal 12 Agustus 1952 tentang pembubaran Daerah Sulawei Selatan dan pembagian wilayah dalam daerah-daerah Swatantra, disertai lampiran. Stensilan
1 Sampul

50. Pemerintah Daerah Swatantra Makassar : Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1954 tentang Kekuasaan yang diberikan kepada Dewan Pemerintah Swatantra Makassar. Tembusan
1 Sampul

51. Wakil Kepala Daerah Makassar : Peraturan Pemerintah Nomor 23, 24 tanggal 19 Juli 1954 tentang Perubahan Peraturan Mengenai Pembentukan Wilayah Gabungan Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. Salinan
1 Sampul

52. Menteri Dalam Negeri Peraturan No. 1 /1951 Tanggal 22 Januari 1951 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, pimpinan dan tugas Kewajiban Kementerian Dalam Negeri. Salinan
1 Sampul

53. Kepala Daerah Makassar : Surat-surat tahun 1951-1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pangkajene, Maros dan Pulau-pulau menjadi Kabupaten. Salinan
1 Sampul

54. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 6 Januari 1954 tentang Perubahan Istilah Daerah menjadi Wilayah. Asli
1 Sampul

55. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat tanggal 4 Maret 1955 tentang Timbang Terima Pemerintahan Kewedanan Maros. Pertinggal
1 Sampul

56. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Swatantra Makassar: Surat-surat tahun 1956-1957 tentang Serah Terima Pemerintahan Maros. Tembusan
1 Sampul

57. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 7 Oktober 1959 tentang Penetapan Presiden No.6/1959 mengenai pemerintahan dan daerah disertai penjelasannya.Salinan.
1 Sampul

58. Pemerintahan Daerah Swatantra Makassar : Surat tanggal 9 November 1956 tentang Surat Penetapan DPD mengenai Penjelasan Tugas Pemerintahan Daerah Swatantra Makassar, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

59. Bupati Daerah Makassar : Surat tanggal 11 Februari 1957 tentang Pemekaran Daerah Makassar, Gowa dan Jeneponto- Takalar. Asli
1 Sampul

60. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 24 Februari 1959 tentang Situasi Pemerintahan di wilayah Lebbo-Tengae. Pertinggal
1 Sampul



b. Notulen / laporan
61. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Notulen Rapat Pemerintah tanggal 28 Agustus 1956. Pertinggal
1 Sampul

62. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 19 September 1957 tentang Laporan Ringkas mengenai jalannya Pemerintahan sejak April s/d September 1957, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

63. Kepala Pemerintah Negeri Maros:Laporan tanggal 29 Januari 1959 tentang perjalanan kepala Pemerintahan Negeri Maros kewilayah Lebbo TengaE.Pertinggal.
1 Sampul

64. An.Kepala Daerah Makassar, Sekretaris : Surat tanggal 8 September 1954 tentang sambutan Pemerintah Swapraja Luwu atas pernyataan Pemerintah Kerajaan Gowa mengenai status swapraja. Disertai lampiran.Asli.
1 Sampul


c. Masyarakat desa
65. Panglima Tentara & Teretorium VII Wirabuana : Surat Keputusan tahun 1955 tentang Pembentukan Organisasi Pagar Desa di tiap-tiap desa seluruh Propinsi Sulawesi. Salinan
1 Sampul

66. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 24 Agustus 1959 tentang Laporan Organisasi Pagar Desa (OPD). Pertinggal
1 Sampul

d. Dewan perwakilan rakyat daerah
67. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 5 Desember 1952 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1952 mengenai Peraturan sememtara tentang Penyusunan DPRD Sementara Makassar, Bonthain, Bone, Pare-Pare, Mandar, Luwu, dan Sulawesi Tengah. Asli
1 Sampul

68. Ketua DPRD Makassar : Peraturan Daerah tahun 1953 tentang Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1953 mengenai Peraturan Pemilihan Anggota Dewan Pemerintah Daerah Makassar. Tembusan
1 Sampul


69. Ketua DPRD Makassar: tanggal 11 Mei 1953 tentang pedoman untuk mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajiban Dewan Pemerintah Daerah.Stensilan.
1 Sampul

70. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementra Swatantra Makassar: Berita Sidang DPRD Sementara Swatantra Makassar pada tahun 1953-1958.Stensilan
1 Sampul

71. Ketua DPRD Sementara Swatantra Makassar., Sekretsaris : Surat tanggal 5 Oktober 1954 tentang mosi DPRDS Swatantra Makassar mengenai rencana pemindahan ibu kota Onderafdeling Takalar ke Paririsi.Disertai lampiran.Tembusan.
1 Sampul

72. Gubernur Sulawesi : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1958 tentang perpanjangan jangka waktu masa kerja DPRD-Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dan penjelasannya. Salinan
1 Sampul

73. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 3 Maret 1958 tentang penegasan bahwa DPRD adalah satu Badan Legislatif dan DPD satu Badan Eksekutif, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

4. POLITIK

a. Laporan
74. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 30 Agustus 1952 tentang pengiriman laporan politik setiap bulan, tahun 1954-1955. Asli
1 Sampul

75. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 1 September 1956 tentang Warta Politik Kewedanan Maros bulan Agustus 1956. Pertinggal
1 Sampul

b. Organisasi / partai
76. Kepala Afdeling Makassar : Surat tanggal 16 November 1949 tentang Pengawasan Rapat-rapat Politik mengenai empat puluh ribu korban pembersihan tahun 1946/1947. Salinan
1 Sampul

77. Kepala Daerah Makassar : Surat-surat tahun 1952-1955 tentang Masalah Larangan Sementara Mengadakan Demontrasi dan Rapat Umum Politik, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

78. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 17 November 1956 tentang Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 mengenai perlindungan pelarian politik. Tembusan
1 Sampul

79. Bupati Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 8 Oktober 1958 tentang Infliltrasi agen komunis di Singapura dan Indonesia. Salinan
1 Sampul

80. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 8 Juni 1959 tentang gejala kegiatan politik Hoakiau (Tionghoa-Perantauan).Asli
1 Sampul


81. Kepala Jawatan Kehutanan Pusat : Surat tanggal 24 November 1959 tentang laporan keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri yang menjalankan kewajiban negara di luar jabatan yang di pangkunya. Tembusan
1 Sampul

82. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 8 Oktober 1959 tentang larangan adanya kegiatan-kegiatan politik, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul

83. Perintis Irian Barat/ BS Cabang Besar Serui Istimewa : Surat tanggal 10 Desember 1959 tentang Perintis Irian Barat/ BS-CB Serui Istimewa yang berada didaerah Maros, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul

C. Bendera
84. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 13 Juni 1951 tentang Pengibaran Bendera Tiongkok. Asli
1 Sampul

d. Hubungan luar negeri
85. Kepala Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan : Surat tanggal 24 Mei 1951 tentang Salinan Surat Gubernur Sulawesi mengenai hubungan dengan wakil-wakil negara asing. Salinan
1 Sampul

5. HUKUM

a. Hukum
86. Polisi Negara I.T. Detachement Maros : Laporan tahun 1949-1962 tentang himpunan pemeriksaan dakwa-dakwa. Tembusan
1 Sampul

87. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat tanggal 5 Maret 1949 tentang Keputusan-Keputusan perkara tahun 1935 mengenai kegiatan-kegiatan, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

88. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat-surat tahun 1955- 1958 tentang berkas Perkara Tajuddin Tibu Perakit Praja Tk. I KPN Maros (Kepala Kantor), disertai lampiran. Asli
1 Sampul

89. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 7 November 1958 tentang panggilan kepada Madrali mengenai Wasiat Almarhum ayahnya Petta Takko yang terletak di Kampung Bontomanai. Pertinggal
1 Sampul

90. Act. Hakim Pengadilan Negeri Maros : Surat tanggal 4 Juni 1959 tentang Berkas Pemeriksaan Perkara Pendata dari Domai dkk. Tindasan
1 Sampul

91. Presiden RI : Keputusan No.303/1959 tanggal 28 November 1959 mengenai pemberian Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan Pemberontakan DI-TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Salinan
1 Sampul

b. Kepenjaraan
92. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 3 Juli 1954 tentang salinan surat Kepala Jawatan Kepenjaraan mengenai pendaftaran orang asing yang dipenjarakan. Salinan
1 Sampul

93. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat-surat tahun 1958-1960 tentang laporan banyaknya orang terpenjara yang memeluk agama. Pertinggal
1 Sampul

94. Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Maros : Surat tanggal 12 November 1959 tentang orang-orang swapraja yang melarikan diri dari tanggal 22/23 Oktober 1959.Disertai lampiran.Asli.
1 Sampul

95. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 11 April 1960 tentang Surat Edaran Jawatan Kepenjaraan mengenai aturan pemberian revisi. Salinan
1 Sampul

6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

a. Gerombolan
96. Presiden RI: Surat Keputusan Nomor 315 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 tentang Wilayah Negara RI dalam Keadaan Bahaya, disertai lampiran. Salinan
1 Sampul

97. Kepala Distrik Makassar : Laporan tanggal 23 September 1958 tentang keganasan gerombolan Bung Nurdin Fiso. Asli
1 Sampul

98. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surta-surat tahun 1965-1959 tentang perampokan dan pembakaran oleh pengacau gerombolan. Pertinggal
1 Sampul

99. Kepala Distrik Sudiang : Surat-surat tahun 1952-1954 tentang rakyat yang gugur karena membantu angkatan perang/perlawanan terhadap gerombolan di dalam Wiayah Maros. Asli
1 Sampul

100. Komando Batalyon Infantri 716 : Surat tahun 1953 tentang panggilan negara bagi gerombolan pengacau bersenjata di Daerah Sulawesi Selatan. Salinan
1 Sampul

101. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat tanggal 11 Desember 1957 tentang aktifitas gerombolan di distrik Biringkanaya dan Bira.Pertinggal.
1 Sampul

102. Surat-Surat tahun 1959 tentang gerombolan DI/TII yang melaporkan diri / bersedia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.Asli, pertinggal.
1 Sampul
b. Veteran
103. Presiden RI : Keputusan Presiden No. 103/1957 tanggal 2 April 1957 tentang Legiun Veteran, disertai surat pengantar. Salinan
1 Sampul

c. Statistik
104. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Laporan Statistik Kejahatan Tahun 1955-1957. Pertinggal
1 Sampul

d. Senjata api
105. Residen Koordinator Sulawesi Selatan : Surat tanggal 18 Oktober 1957 tentang penggunaan senjata api bagi Pamong Praja. Salinan
1 Sampul

7. EKONOMI PERDAGANGAN

a. Perusahaan
106. Kepala Daerah Makassar : Surat-surat tahun 1956-1959 tentang pembatasan/larangan pengeluaran bahan makanan berupa beras dan jagung. Salinan/ tembusan
1 Sampul

107. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 23 Januari 1953 tentang Peraturan Pembatasan mendirikan Perusahaan baru / pemindahan berdasarkan ketetapan dalam Hinderordonantie. Asli
1 Sampul

108. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 27 April 1953 tentang Surat Perjanjian sewa menyewa Kepala Pemerintahan Maros dengan exploye Ierf Tobacco Development. Asli
1 Sampul

109. An.Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat tanggal 6 Desember 1957 tentang permintaan daftar nama-nama perusahaan jawatan-jawatan, badan-badan vital dalam wilayah Maros.Disertai lampiran. Pertinggal.
1 Sampul

110. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat – Surat tahun 1957-1958 tentang beras injeksi untuk rakyat Maros. Disertai lampiran.Asli, pertinggal.
1 Sampul

111. Kepala Daerah Makassar : Surat tahun 1958 tentang penetapan perdagangan kopra interinsulair dibuka kembali. Asli
1 Sampul

112. Kepala Inspeksi Pengawasan pembaharuan Resort I/VI Makassar : Surat tanggal 24 Juli 1958 tentang kewajiban untuk melaporkan Perusahaan (Undang-Undang) No.23/1953). Asli
1 Sampul

113. Kepala Distrik Biringkanaya : Laporan tanggal 7 Oktober 1958 tentang perusahaan yang berada di Distrik Biringkanaya dan Distrik Marusu.Asli
1 Sampul

114. Residen Koordinator Sulawesi Selatan : Surat tanggal 18 Juni 1959 tentang Sikap Pemerintah terhadap Organisasi Internasional dan Aris Fondation. Asli
1 Sampul

115. Direktur Maskapai Perusahaan Setempat : Surat tanggal 17 Desember 1959 tentang perpindahan Abdul Muin ke Selayar dan kedudukan Perusahaan N.V. M.P.S di Pangkajene.Asli.
1 Sampul

116. Peta lampiran Surat Permohonan mengenai Pabrik Semen dalam Propinsi Sulawesi Kabupaten Makassar Kewedanan Maros. Asli
1 Sampul

8. PERTANIAN

a. Pertanian
117. Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Swatantra Makassar : Warta Tahunan 1955, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

118. Kepala Pertanian Rakyat Daerah Makassar : Surat tanggal 4 Januari 1957 tentang daftar tanaman rakyat di tanah sawah F/SP dan tanah kering G/SP.Disertai lampiran.Tembusan.
1 Sampul

119. Kepala Dinas Pertanian Rakyat : Surat Edaran tanggal 30 April 1957 tentang Kantor Dinas Pertanian Rakyat Daerah-daerah Gowa, Makassar, Jeneponto- Takalar. Stensilan
1 Sampul

120. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Makassar : Surat tanggal 10 Juni 1957 tentang Rencana Pekerjaan Dinas Pertanian Rakyat Daerah Makassar tahun 1957-1958, disertai lampiran. Stensilan
1 Sampul

b. Perikanan
121. Mantri Perikanan Darat Wilaya Maros : Surat Pengantar tanggal 26 November 1956 tentang Laporan Bulanan Jawatan Perikanan Darat Kewedanan Maros, Mei s/d Desember 1956. Tembusan
1 Sampul

122. Kepala Dinas Perikanan Darat Swatantra Makassar : Surat-surat tahun 1957-1958 tentang penarikan kembali Empang Kassi Kebo di Ma’rang Pangkajene.Tindasan
1 Sampul

123. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 21 Agustus 1958 tentang Konferensi Kerja Kepala Dinas Perikanan Darat Tingkat Kabupaten se-Sulawesi. Salinan
1 Sampul

c. Kehutanan
124. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Swatantra Makassar : Peraturan Daerah tanggal 1 Pebruari 1954 Pengangkutan Hasil-hasil Hutan untuk Wilayah Daerah Swatantra Makassar. Tindasan
1 Sampul

125. Kepala inspreksi Kehutanan Sulawesi : Surat tanggal 20 Mei 1957 tentang Keadaan Cagar Alam Bantimurung. Tindasan
1 Sampul

126. Menteri Pertanian : Surat Keputusan No. 188/un/57 tanggal 14 Oktober 1957 tentang Pembagian Wilayah Kehutanan dalam Propinsi-propinsi Aceh, Sumatra utara, Kalimantan, Sulawesi Maluku dan Irian. Tembusan
1 Sampul

9. PERTANAHAN

a. Umum
127. Wakil K.R.P.H Maros : Surat tanggal 1 Desember 1957 tentang pembukaan kembali pengambilan kayu dari hutan bebas.Disertai lampiran.Tembusan.
1 Sampul

128. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 23 tanggal 23 September 1955 tentang Keputusan Presiden RI No. 55/1955 mengenai Pembentukan Kementrian Agraria, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

129. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 3 Januari 1956 tentang tanah hutan di dalam watas konsesi, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

130. Gubernur Sulawesi : Undang-Undang No. 29/1956 tentang Peraturan-peraturan dan Tindakan- tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan. Salinan
1 Sampul

131. Panitera Mahkamah Agung : Surat tahun 1957 tentang Peraturan Penguasa Militer mengenai larangan pemakaian tanah tanpa ijin.Tembusan
1 Sampul

b. Tanah ornament
132. Kepala Afdeling Makassar : Surat Pengantar tanggal 14 September 1951 tentang Penyelesaian Tanah Negeri Bebas (yang dilepaskan hak milik Indonesia oleh Bangsa Asing). Asli
1 Sampul

133. Kepala Pemerintahan Maros : Surat-surat tahun 1951-1958 tentang tanah-tanah rampasan asal dari Raja Bone dan Raja Gowa. Pertinggal
1 Sampul

134. Menteri Agraria : Surat tanggal 5 Januari 1952 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah Bebas Eigendom (tanah onbekeud), disertai lampiran. Salinan
1 Sampul

135. Kepala Daerah Makassar : Surat tangggal 16 Oktober 1952 tentang Pembagian tanah Indonesia untuk berbagai-bagai keperluan Kemakmuran Negara dan Rakyat, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

136. Gubernur Propinsi Sulawesi : Surat tanggal 21 Agustus 1952 tentang hal pembelian tanah yang dijalankan oleh Bangsa Asing dalam kota Praja Makassar, disertai Lampiran. Tembusan
1 Sampul

137. Kepala daerah Makassar : Surat tanggal 27 Oktober 1953 tentang pemasukan rencana-rencana dalam usul mengenai Erfpacht Pertanian besar/kecil yang akan dihentikan dengan ganti rugi. Asli
1 Sampul

138. Gubernur Sulawesi : Surat-surat tahun 1953-1956 tentang Pendaftaran Tanah-tanah Negara dalam Penguasaan Kementrian-kementrian Jawatan Daerah-daerah Swatantra. Salinan
1 Sampul

139. Menteri Agraria : Surat tanggal 30 Juni 1955 tentang Pemberian pemakaian tanah negara untuk keperluan agama. Salinan
1 Sampul

140. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 16 Desember 1955 tentang Pasal 11 P.P.8/1953 (Pembelian Tanah-tanah Hak Kebendaan Barat oleh Daerah Swatantra Makassar), disertai lampiran. Asli
1 Sampul

141. Kepala Daerah Makassar : Surat-surat tahun 19955-1956 tentang penyempurnaan pencatatan-pencatatan mengenai tanah-tanah negara yang dikeluarkan dengan sesuatu hak oleh yang berwajib di daerah. Asli
1 Sampul

142. Kepala Daerah Makassar : Surat-surat tahun 1955-1956 tentang tanah-tanah milik Indonesia yang tidak diketahui siapa dan dimana pemiliknya. Asli
1 Sampul

143. Gubernur Propinsi Jawa Timur : Surat-surat tahun 1955-1958 tentang usul cara Penyelesaian Tanah-tanah Eigendom yang sudah lebih dari tiga puluh tahun dipindahkan ke beberapa tangan masih dibukukan atas Nama Pemiliknya. Salinan
1 Sampul

144. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 2 Januari 1957 tentang tanah kepunyaan penduduk yang diambil oleh Ko. D.S.S.T. Pertinggal
1 Sampul

145. Kepala Geni Pembangunan : Surat tanggal 28 Oktober 1957 tentang Penyelesaian tanah-tanah milik rakyat di KM-10-11 Jurusan Jalan Besar Makassar- Mandai, disertai lampiran. Asli
1 Sampul
146. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 20 Desember 1957 tentang pemberian surat-surat ijin atas pemindahan hak mengenai tanah-tanah partikelir. Asli
1 Sampul

147. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 22 Agustus 1957 tentang panggilan l. Mesman untuk membicarakan Erfpacht Bantimurung. Pertinggal
1 Sampul

148. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 30 Januari 1958 tentang larangan hak milik Bangsa Belanda dalam Lapangan Agraria, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

149. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 11 Juli 1959 tentang Sawah-sawah Ornament yang disalah gunakan oleh H. Mapparessa Dg. Sitaba. Salinan
1 Sampul

150. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 9 September 1958 tentang Pembelian Tanah Hak Erfpacht oleh Pemerintah, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

c. Hak tanah
151. Menteri Dalam Negeri : Surat-surat tahun 1950-1951 tentang Pemberian Hak-hak Barat Baru tas tanah-tanah. Salinan
1 Sampul

152. Acting Walikota Makassar : Surat tanggal 11 Juli 1951 tentang pengembalian hak-hak tanah, disertai lampiran. Salinan
1 Sampul

153. Gubernur Sulawesi : Surat-surat tahun 1952-1957 tentang masalah pembelian /pembebasan hak tanah untuk keperluan dinas. Asli
1 Sampul

154. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 31 Mei 1952 tentang Hak Tanah untuk para Transmigrasi, disertai lampiran. Asli
1 Sampul



155. Kepala Per. Pen. Tem. (Moh. Ilyas) : Surat tanggal 29 Juli 1952 tentang batas-batas Station Bt. Mania dan Bt. Sipdang, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

156. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 11 April 1953 tentang Daftar Jalanan-jalanan Landschap dijadikan jalanan daerah, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul

157. Kepala Pemerintahan Maros : Surat-surat tahun 1954-1955 tentang Pembelian tanah untuk Perumahan di Daerah-daerah Kabupaten/Kota. Pertinggal
1 Sampul

158. An. Kepala Pemerintah Negeri Maros, Asisten Wedana : Surat tanggal 26 April 1955 tentang orang-orang yang bebas atas tanah tidak menyerahkan tanahnya pada pemegang hak pertambangan.Pertinggal
1 Sampul

159. Kepala daerah Makassar : Surat tanggal 28 Januari 1957 tentang Tuntutan pemilik- pemilik Tanah yang di ambil oleh Kepala Distrik Biringkanaya (Maros), disertai lampiran. Asli
1 Sampul

160. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Makassar : Surat tanggal 12 Juni 1957 tentang pembelian/pembebasan hak tanah untuk keperluan Jawatan. Asli
1 Sampul

161. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 2 Juni 1957 tentang Sebidang Tanah di desa Bupada Jalan Besar Jurusan Makassar-Mandai KM. 10-11 yang hendak dipakai untuk pembangunan Objek tentara (ko.D.P.S.S.T.). Asli
1 Sampul

162. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 15 Juli 1957 tentang Permohonan Perhatian Hak Tanah yang telah diserahkan kepada Kepala Distrik Biringkanaya (Maros) untuk mendirikan Kantor Radio. Salinan
1 Sampul



163. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 19 September 1958 tentang Pemindahan Hak Atas Tanah dan Barang tetap lainnya ex Undang-Undang No. 24/1954 jo Undang-Undang No. 76/1957, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

164. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat-surat Tahun 1958-1959 tentang Tanah Milik Abd. Rahman Dg. Mamangung yang dipakai untuk Kantor Kepala Distrik Simbang dalam Wilayah Maros. Pertinggal
1 Sampul

165. Ho San Tie : Surat tanggal 1 Juni 1959 tentang permohonan mendapat kembali sebidang tanah. Asli
1 Sampul

d. Sewa tanah
166. N.V. Standard-Vacum Sales Company : Surat tahun 1954 tentang Perjanjian Sewa Tanah dengan Hadat Maros.Asli
1 Sampul

167. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat tanggal 1 Maret 1957 tentang perjanjian sewa-menyewa Kepala Distrik Marusu atas nama Intje Manambai Ibrahim dengan Kepala Kampung Kassi Kebo Distrik Marusu atas nama Haji Abdul Hafid Daeng Maronrong.Salinan.
1 Sampul

168. Panglima Komando Daerah Pengawasan Sulawesi Selatan dan Tenggara : Surat tanggal 15 Juni 1957 tentang perjanjian sewa-menyewa tanah untuk dipakai oleh A.D.Ko.D.P.S.S.T. di Kesikebo Maros.Tembusan
1 Sampul

169. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi : Surat tanggal 12 November 1959 tentang Penyewa-penyewa Tanah Negara.Tembusan
1 Sampul

170. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 25 Nopenber 1958 tentang Prinsip-prinsip Dasar Pengusaha Daerah Aliran dan Pemakaian tanah di Indonesia. Pertinggal
1 Sampul



e. Kasus tanah
171. Kepala Daerah Makassar : Surat-surat tahun 1954-1955 tentang Status Tanah N.V.B.P.M. & N.M. Kol. P.V.M. Jakarta di Maros dan Pangkajene. Asli
1 Sampul

172. Kepala Distrik Tawalili : surat tanggal 28 September 1956 tentang kasus tanah Ngawe dengan Bidu. Asli
1 Sampul

173. Residen Koordinator Sulawesi Selatan : Surat-surat tahun 1956- 1957 tentang menyorobot tanah akibat Sistem “Maro”.Salinan
1 Sampul

174. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 6 Oktober 1959 tentang penyelesaian Tanah-tanah di Kampung Bontoramba, disertai lampiran.Pertinggal
1 Sampul

f. Ganti rugi tanah
175. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 23 Juli 1954 tentang Surat-surat Keputusan mengenai Perubahan Ganti Rugi untuk jangka waktu sepuluh tahun atas tanah hak opstal, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

176. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 19 Desember 1955 tentang Penyetoran Ganti Rugi yang dibayar kembali oleh Pemilik semula dari tanah-tanah (gabungan) yang diambil (dibeli) dengan paksa dimasa Pemerintahan Jepang, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

177. Kepala Geni Bangunan : Surat tanggal 25 Juli 1958 tentang pembayaran tanah Pemerintah Negeri Maros di Km 10-11 Jurusan Makassar-Mandai, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

g. Permintaan tanah
178. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 5 November 1957 tentang permintaan tanah untuk Asrama Mobrig di Bantimurung, Maros.Asli
1 Sampul

179. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 31 Maret 1959 tentang permintaan tanah Ornamen 1 ha untuk Objek Perikanan Darat Camba, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul
180. Sekretaris Markas Seksi Legiun-legiun Veteran RI Maros : Surat tanggal 11 September 1959 tentang permintaan tanah kosong Milik Negara untuk Calon-calon Veteran.Asli
1 Sampul

10. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

181. Pimpinan Perwakilan Jawatan Kebudayaan : Surat tanggal 10 Januari 1952 tentang Laporan Tahunan Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Makassar. Stensilan
1 Sampul

182. Pengurus Madrasah Belang-belang : Surat tanggal 1 November 1953 tentang keadaan Sekolah Madrasah Tahun 1953. Salinan
1 Sampul

183. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 1 November 1956 tentang Sekolah Tionghoa dan Wajib Belajar. Asli
1 Sampul

184. An.Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 23 November 1956 tentang larangan tiga buah buku pelajaran Tionghoa yang memuat gambar Nabi Muhammad.Asli.
1 Sampul

185. Kepala Daerah Makassar : Suarat Tanggala 21 April 1959 Tentang catatan Rapat Dinas P.P.K Prop. Sulawesi, disertai lampiran. Salinan
1 Sampul

11. AGAMA

186. Menteri Agama : Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1958 tentang Lapangan tugas , Susunan dan Pimpinan Kementerian Agama. Salinan
1 Sampul

12. SOSIAL

187. Presiden RI. : Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1954 tentang undian.Disertai lampiran.Salinan.
1 Sampul


188. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat – Surat tahun 1950-1951 tentang Yayasan Badan Amal Maros (J.B.A.).Disertai lampiran.Pertinggal.
1 Sampul

189. Kepala Pemerinatah Negeri Maros : Surat tanggal 4 Juni 1953 tentang Daftar Pemberantasan Buta Huruf, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

190. DPRD Makassar : Surat Keputusan Nomor 194 / DPRD tanggal 3 Oktober 1956 tentang pembentukan Yayasan Kas Pembangunan Perumahan Rakyat Kota Makassar. Salinan.
1 Sampul

191. Kepala Kantor Kabupaten Maros : Surat-surat tahun 1957 – 1959 tentang bantuan sosial kepada korban kekacauan dan kebakaran/pengungsi di daerah Kewedanan Maros. Tembusan
1 Sampul

192. Pd. Kepala Distrik Turikale : Surat tanggal 30 April 1959 tentang jumlah pengungsi yang berdiam dalam kota Maros.Disertai lampiran.Asli.
1 Sampul

13. KEPENDUDUKAN

a. Daftar penduduk
193. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat-suart tahun 1956 – 1957 tentang jumlah penduduk di dalam tiap-tiap kabupaten di Indonesia. Pertinggal
1 Sampul

194. An.Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 27 November 1956 tentang pedoman pemindahan makam-makam. Disertai lampiran.Salinan.
1 Sampul

b. Kewarganegaraan
195. An.Menteri Kehakiman : Surat tanggal 23 pebruari 1955 tentang surat-surat imigrasi dari orang-orang yang meninggal dunia harus diserahkan kembali.Salinan.
1 Sampul

196. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 27 April 1951 tentang pendaftaran segala golongan Peranakan dan Bangsa Asing. Asli
1 Sampul

197. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan : Surat tanggal 28 Juni 1951 tentang salinan surat Kepala Kantor Pusat Jawatan Imigrasi mengenai peraturan imigrasi menunggu pengesahan undang-undang. Salinan
1 Sampul

198. An.Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 9 Agustus 1951 tentang seorang yang memilih kebangsaan Indonesia dengan cara yang sah dan memenuhi syarat-syarat satu dan lain menurut pasal “3” persetujuan perihal pembagian warga negara.Tembusan.
1 Sampul

199. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 16Agustus 1951 tentang Kewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang tidak mengakui RRT. Pertinggal
1 Sampul

200. Kepala Pemerinatahan Negeri Maros : Surat tanggal 19 Pebruari 1952 tentang memilih/menolak kebangsaan Indonesia, disertai lampiran. Salinan
1 Sampul

201. Kepala Daerah Makassar : Suarat tanggal 30 September 1953 tentang surat Mendagri mengenai permohonan penerangan An. Tjoa Kho Leng dan dijadikan pedoman pemberian surat tanda kewarganegaraan Indonesia. Salinan
1 Sampul

202. Panitra Pengadilan Negeri Maros : Surat tanggal 24 Desember 1953 tentang daftar kelahiran An. Hua Sui di Maros. Salinan
1 Sampul

203. Pd. Gubernur Sulawesi : Surat tanggal 18 Agustus 1954 tentang kewargaan negara Metten P.H.Tembusan.
1 Sampul

204. Presiden RI : an Negaraa No. 83 /1954 tanggal 26 Agustus 1954 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Stensilan
1 Sampul
205. Kepala Daerah Makassar : Surat-Surat tahuni 1954-1959 tentang pendaftaran orang-orang asing beserta lampiran-lampirannya. Asli
1 Sampul

206. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 31 Juli 1957 tentang pengawasan bangsa asing/daftar nama-nama orang Tionghoa dalam wilayah Maros. Pertinggal
1 Sampul

207. Kepala Pemerintah Maros : Surat tanggal 5 Desember 1959 tenatang permohonan menjadi warga negara Indonesia An. Ho Kie Tjong, diserta lampiran. Pertinggal
1 Sampul


c. Transmigrasi
208. Jawatan Transmigrasi Pusat Seksi Penghubung Masyarakat : Surat 1 Juli 1958 tentang buku piagam transmigrasi mengenai peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, Edaran-edaran, dan yang bertalian dengan pelaksanaan transmigrasi.Stensilan.
1 Sampul

14. PEMBANGUNAN

209. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 21 April 1952 tentang peraturan pembangunan daerah Maros. Asli
1 Sampul

210. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat-surat tahun 1954 – 1957 tentang pendirian SMP Negeri Maros. Pertinggal
1 Sampul

211. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat tanggal 13 Desember 1956 tentang pembangunan pabrik coment dan penggalian batu kapur dalam kewedanan Maros.Disertai lampiran.Pertinggal.
1 Sampul

212. Kepala Daerah Pos & Telegrap : Surat tanggal 22 Desember 1956 tentang penyerahan gedung-gedung kantor Pos dan Telegrap Pembantu di Majene, Maros dan Palopo. Salinan
1 Sampul

213. Panitia Pembangunan Kota Maros : Surat tanggal 12 Juni 1957 tentang Pemeriksaan Objek-objek tempat Pembangunan Pasar Raya dan Waterlaideng Toroa. Tindasan
1 Sampul
214. Kepala Kejaksaan P.N. Maros : Surat-surat tahun 1957-1959 tentang Pendirian Gedung-gedung SGB Negeri Maros yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Suratman. Asli
1 Sampul

215. Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Makassar : Surat Keputusan Nomor 13/T.U. tanggal 13 November 1958 tentang penetapan jalanan daerah dari daerah swatantra Makassar.Salinan.
1 Sampul


216. Kepala Daerah Makassar : Surat – Surat tahun 1957-1958 tentang perbaikan jalanan/jembatan dan rumah sekolah. Disertai lampiran.Tembusan.
1 Sampul

217. Bupati / Kepala daerah Makassar : Surat – Surat tahun 1958 – 1959 tentang pembangunan poliklinik (Balai Pengobatan) Camba – Maros.Disertai lampiran.Asli.
1 Sampul

218. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 1 Juli 1959 tentang Pembangunan Gedung Nasional di Maros, disertai lampiran.Pertinggal
1 Sampul

15. PERHUBUNGAN

219. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat tanggal 14 Desember 1949 tentang pengawasan oleh Kepala Adatgemeenschap Bontoa mengenai pengangkutan dengan perahu.Tindasan.
1 Sampul

220. An. Gubernur Sulawesi, Kepala Bahagian Pemerintahan Umum : Surat –Surat tahun 1957 – 1959 tentang mosi keinginan rakyat Distrik 4 (empat) membuat pintjara – penyeberangan di sungai Tallo Tua Kabupaten Makassar.Tindasan.
1 Sampul

221. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat-surat tahun 1958-1959 tentang Perpanjangan/memperluas Lapangan Terbang Mandai. Pertinggal
1 Sampul



16. TENAGA KERJA

222. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 7 Oktober 1952 tentang Peraturan Menteri Perburuhan mengenai Dewan Penasehat Jawatan Penempatan Tenaga Daerah. Tembusan
1 Sampul

223. An.Kepala Daerah Makassar, Ketua Tata Usaha : Surat tanggal 7 Januari 1954 tentang keputusan-keputusan kongres S.S.K.D.N. III di Bogor.Disertai lampiran.Asli.
1 Sampul

224. Kepala Daerah Makassar : Surat tanggal 28 Pebruari 1959 tentang Undang-undang No. 3 Tahun 1958 mengenai Penempatan Tenaga Asing. Salinan
1 Sampul

17. LAIN-LAIN

225. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 6 September 1951 tentang Barang-barang Peninggalan Jepang tahun 1951. Asli
1 Sampul

226. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 22 September 1955 tentang penyelidikan terhadap orang-orang yang menjadi Korban Perang Dunia II, disertai Lampiran. Pertinggal
1 Sampul

IV. ZAMAN PEMERINTAHAN KABUPATEN (1960-1975)

1. KEPEGAWAIAN

227. Peraturan Daerah Tk.II Maros : No.Und.2/1/1 tanggal 1 Januari 1975 tentang memperlakukan mutandis-mutandis PP.No.16 Tahun 1974 mengenai pelaksanaan penjualan rumah negeri. Pertinggal.
1 Sampul

228. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara : Surat Keputusan Nomor. 15/I/64 tanggal 14 Januari 1964 tentang Pengangkatan Sdr. A.R. Makmur Dg. Sitakka sebagai Bupati Kepala Daerah Maros. Kutipan
1 Sampul

229. Kepala Kecamatan Bantimurung : Surat Nomor Pem. 2/1/102 tanggal 6 September 1967 tentang Kursus Cepat Pamong Desa se-kabupaten Maros. Asli
1 Sampul

230. Gubernur Sulawesi Selatan : Instruksi No.BP II/1/7 tanggal 24 September 1967 tentang pelaksanaan instruksi Presidium Kabinet mengenai pendayagunaan pegawai negeri.Salinan.
1 Sampul

2. PEMERINTAHAN

a. Notulen rapat
231. Sekretaris Badan Musyawarah Angkatan 5 Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 23 Juni 1964 tentang Notulen Rapat Badan Musyawarah Angkatan 45 Daerah Tingkat II Maros, disertai lampiran. Tindasan
1 Sampul

232. DPRD Gotong Royong Daerah Tingkat II Maros : Surat Nomor 263/XII/1964 tanggal 27 November 1964 tentang Kesimpulan Rapat Panitia Musyawarah DPRD-GR. Daerah Tingkat II Maros, disertai lampiran. Salinan
1 Sampul

b. Kewilayahan
233. Gubernur Sulawesi : Surat Putusan Gubernur Nomor 111 tanggal 3 Februari 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul
234. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 11 Aguatus 1960 tentang Daftar dan Nama-nama Desa dalam Wilayah Daerah Tingkat II Maros, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

235. Bupati kepala Daerah Kabupaten Maros : Surat tanggal 10 Mei 1966 tentang Perluasan Kota Maros. Pertinggal
1 Sampul

236. Bupati Kepala Daerah Maros: Surat Keputusan No.32/ Skpts/ 72 tanggal 23 Juni 1972 tentang perubahan istilah Rukun Kampung dalam wilayah Maros.Pertinggal.
1 Sampul

3. POLITIK

a. Politik
237. Gubernur Sulawesi, Kepala Bagian Politik : Rahasia Surat tanggal 19 Januari 1960 tentang Salinan Keputusan Presiden RI tanggal 16 Desember 1959 Nomor 315 tahun 1959 mengenai Negara RI dalam keadaan bahaya, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

b. Organisasi partai
238. Badan kerjasama Tani Militer Pusat Rapat Kerja Seluruh Indonesia : Pernyataan tanggal 10 Februari 1960 tentang Kami Golongan kaum Tani dan Militer telah bersatu dan bersepakat untuk melanjutkan penyelesaian Revolusi Nasional, disertai lampiran. Salinan
1 Sampul

239. DPRD Gotong-royong Daerah Tingkat II Buton. Pernyataan Nomor 4/70/DPRD-GR/1964 tanggal 7 April 1964 tentang mendukung sepenuhnya Kebijakan Pjm. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pimpinan Revolusi Indonesia dalam Konfrontasi Mengganyang Proyek Neo Kolonialisme Malaysia. Tembusan
1 Sampul

240. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia DPT DATI II Maros : Surat tanggal 3 Mei 1964 tentang Keputusan Rapat Anggota Partai IPKI Cabang Dati II Maros, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul

241. Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia (PNI) Dati II Maros : Surat tanggal 17 Juni 1964 tentang Keputusan-Keputusan Konferensi Partai Nasional Indonesia (PNI) Dati II Maros, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

242. Pimpinan Konferensi : Revolusi tanggal 6 Okteber 1964 tentang Dukungan siap melaksanakan secara konsekuen “Dekralasi Marhaenis”. Stensilan
1 Sampul

243. Bupati kepala daerah Maros : Surat tanggal 10 Maret 1965 tentang gerakan pembersihan total.Disertai lampiran.Pertinggal.
1 Sampul

244. Gubernur Kepala Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Umum : Surat tanggal 12 Juli 1967 tentang Laporan jumlah tahanan G.30 S.PKI dan Penggolongannya, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

c. Irian barat
245. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara : Surat Keputusan Nomor 683 tanggal 12 Mei 1960 tentang Pembentukan Dewan Pengurus Pembebasan Irian Barat Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara. Salinan
1 Sampul

4. HUKUM

a. Pidana
246. Bupati Maros : Surat tanggal 10 Oktober 1960 tentang bantuan perlindungan hukum mengenai tuntutan Sako Dg. Pabundu. Pertinggal
1 Sampul

247. Gubernur Sulawesi : Surat Nomor. Pem. I/2/20 Tahun 1960 tentang kasus H. Mapparessa Dg. Sitaba Kepala Distrik Turikale Maros tertuduh tindak pidana. Asli
1 Sampul

b. Kepenjaraan
248. Gubernur : Surat Nomor Keh. 5/1/37 tanggal 1 Juni 1960 tentang Pengoperan Penjara Swapraja oleh Negara RI. Tembusan
1 Sampul

249. Kepala Penjara Maros : Surat tanggaal 4 Agustus 1960 tentang laporan isi penjara mengenai jenis pelanggaran/kejahatan, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

250. Koordinator Pembangunan Lebbo TengaE : Surat tanggal 4 November 1960 tentang pelarian orang-orang hukuman.Dan lampiran-lampirannya.Asli.
1 Sampul

5. PERTAHANAN KEAMANAN

a. Veteran
251. Badan Pekerja Legiun Veteran RI : Surat tanggal 6 Januari 1964 tentang Notulen Rapat LVRI Ranting Malabo, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul

b. Gerombolan DI / TII
252. Koordinator Desa Jenetaesa Kecamatan Bantimurung Dati II Maros : Surat tanggal 12 Desember 1964 tentang Laporan Pengacauan gerombolan anggota-anggota Kahar Muzakkar di Desa Jenetaesa Kecamatan Bantimurung. Tembusan
1 Sampul

253. Kepala Kecamatan Mandai : Surat tanggal 16 Mei 1964 tentang Laporan sejumlah Gerombolan pengacau dengan tujuan mengeluarkan suatu instruksi yaitu setiap kepala rumah tangga harus mengeluarkan sumbangan sebanyak Rp. 100. Untuk kepentingan gerombolan-gerombolan. Tembusan
1 Sampul

254. Bupati Kepala Daerah Tk.II Maros : Surat tanggal 17 Desember 1960 tentang perampokan barang-barang dan kuda di kampung Sabila distrik Mallawa.Pertinggal.
1 Sampul

255. Kepala Kecamatan Mandai : Laporan tanggal 18 November 1969 tentang pembunuhan dan perampokan oleh anggota hansip /wanra. Tembusan.
1 Sampul



256. Kepala Distrik Marusu : Surat tanggal 6 Desember 1956 tentang permintaan laporan situasi daerah dan daftar yang mengabung/membantu kepada gerombolan DI/TII, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul

257. Kepala Kecamatan Camba : Surat tanggal 10 Juni 1964 tentang rencana gerombolan pengacau Kahar Muzakkar akan menyerang POS OPR Mallawa, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul

258. Panglima Operasi Kilat : Surat (Maklumat) Nomor. 1/Maklumat/2/1965 tanggal 16 Februari 1965 tentang mengajak seluruh sisa-sisa gerombolan pengacau Kahar Muzakkar untuk menyerahkan diri. Salinan
1 Sampul

259. Kepala Kecamatan Mandai : Surat tanggal 24 Juni 1964 tentang Salinan Surat Koordinator Desa Panasakkang tertangga 17 Juni 1964 Mengenai laporan tewasnya seseorang gerombolan pengacau yang bernama Amre, asal kampung Panasakkang, disertai lampiran. Tembusan
1 Sampul


6. KOPERASI

260. Bupati Kepala Daerah Tingakt II Maros : Surat tanggal 1 Agustus 1960 tentang Pembentukan Badan Penggerak Koperasi Daerah Tingkat II Maros, disertai lampiran.Pertinggal
1 Sampul

7. INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

261. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat-surat tahun 1952-1960 tentang Barang Tambang Nikel dan Arang Batu terdapat di beberapa Kampung di Wilayah Maros. Pertinggal
1 Sampul

262. Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi : Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 1964 tanggal 28 Juli 1964 tentang pengelolahan bahan-bahan galian. Stensilan
1 Sampul

8. PERTANIAN

a. Pertanian
263. Kepala Distrik Marusu : Surat tanggal 11 November 1960 tentang permulaan Meweluku (Palili) di sawah Arajang dan permulaan memotong padi “Bokko”. Tembusan
1 Sampul

b. Perikanan
264. Persatuan Tani Nasional Indonesia Ranting Kassijala Kecamatan Maros Baru : Surat – Surat tahun 1965-1966 tentang kali kecil yang dijadikan empang.Disertai lampiran. Tembusan.
1 Sampul

265. Kepala Dinas Perikanan Laut : Surat tanggal 19 Mei 1969 tentang Pelaksanaan Pembangunan Proyek Balai Benih Ikan Suka Maju Dinas Perikanan Darat Kabupaten Maros. Tembusan
1 Sampul

266. Kepala Dinas Perikanan Laut : Surat tanggal 1 November 1969 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969-1973 Dinas Perikanan Laut Daerah Kabupaten Maros. Tindasan
1 Sampul


c. Kehutanan
267. Jawatan Kehutanan Propinsi Sulawesi : Surat tanggal 12 Mei 1960 tentang statistik keuangan, produksi dan persedian hasil hutan.Asli.
1 Sampul

268. Kepala Pemerintah Negeri Maros : Surat-surat tahun 1959-1960 tentang masalah rotan di Sulawesi. Pertinggal
1 Sampul

269. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 28 Juni 1960 tentang usaha exploitasi hasil hutan Dinas Kehutanan Maros. Pertinggal
1 Sampul

270. Surat - Surat Keputusan Tahun 1960 -1965 tentang pemungutan bea sessung romang dari berbagai daerah Tingkat II antara lain Polewali-Mamasa, Sinjai, Bulukumba, Soppeng, dan lain-lain.Tembusan.
1 Sampul

271. Kepala Dinas Kehutanan Dati II Maros : Surat tanggal 20 Januari 1965 tentang laporan dan kemungkinan pembukaan perusahaan persutraan alam di daerah Tingkat II Maros. Disertai lampiran.Asli.
1 Sampul

272. Bupati Kepala Daerah Maros : Instruksi Nomor. 59/KDH/Pem/65 tanggal 2 Agustus 1965 tentang larangan mengeluarkan kayu-kayu keluar dari Daerah Maros. Pertinggal
1 Sampul

9. AGRARIA / PERTANAHAN

a. Agraria
273. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 24 Agustus 1960 tentang Ari “Pembangunan Agraria”, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

274. Bupati Kepala Daerah Maros : Surat tanggal 13 September 1960 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 Tahun 1959, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul


275. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara : Surat Pengantar tanggal 5 Oktober 1960 tentang Surat Menteri Departemen Perdagangan dan Perindustrian & Otonomi Daerah tanggal 14 Juli 1960 mengenai Status Organisasi dan Tugas Biro Pembukaan Tanah, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

276. Kepala Kantor Agraria Daerah Kota Makassar : Surat tanggal 29 September 1961 tentang keadaan tanah-tanah mentah yang dibuka dan diberikan dengan ijin pembukaan dari tahun 1957- 1959, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

277. Bupati Kepala Daerah Maros : Surat tanggal 11 November 1961 tentang Laporan Kepala Daerah Tingkat II Maros dalam Konperensi Pelaksanaan Landreform se-Sulawesi Selatan Tenggara di Makassar. Pertinggal
1 Sampul

278. Ketua Landreform Kecamatan Maros Baru : Surat tanggal 7 Desember 1964 tentang Keputusan Sidang Landreform. Tembusan
1 Sampul
279. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan/Ketua Panitia Landreform : Instruksi tanggal 24 September 1969 tentang penyelesaian kembali harga ganti rugi dari tanah-tanah. Stensilan
1 Sampul

b. Tanah negara
280. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat-surat tahun 1959-1960 tentang register tanah ornament dalam Wilayah Maros, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

281. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara : Surat tanggal 27 Juni 1960 tentang soal tuntut-menuntut atas tanah dalam hubungan tugas Instansi Agraria Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah (Pamong Praja). Asli
1 Sampul

282. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 22 Agustus 1960 tentang Salinan Surat Inspeksi Agraria Sulawesi tanggal 18 Juli 1960 mengenai “tanah negara” dan bukan “tanah sewa”, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

283. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 26 November 1960 tentang Tanah Negara tidak lagi disewakan tetapi diberikan dengan Hak Pakai, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

c. Kepemilikan / penetapan / pemakaian tanah
284. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi : Surat-surat tahun 1959/1960 tentang permintaan fatwa mengenai permohonan izin pemindahan hak eigendom verp. Nomor. 2935 An. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan terletak di Kewedanan Maros, Kabupaten Makassar, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

285. Bupati/Kepala Daerah Makassar, Kepala Bagian Pemerintahan Umum : Surat tanggal 1 Februari 1960 tentang sebidang tanah di desa Bung pada jalan Besar jurusan Makassar – Mandai, disertai lampiran. Salinan
1 Sampul

286. Kepala Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 30 Mei 1960 tentang permintaan Kepala Kampung Salendrang untuk menukarkan kembali sawah Pangnganreang dengan sawah Pangnganreang di Ujung Bulu, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

287. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 6 Juli 1960 tentang Permintaan Labbai ahli waris lelaki Sonde atas pengakuannya tanah Lompole Bontotangngah yang dijadikan tanah adat Gelerang Bira (Maros).Pertinggal
1 Sampul

288. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros : Surat tanggal 25 Juli 1960 tentang kepemilikan tanah An. Tokkong, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

289. Panitia Penaksir Harga/Sewa Tanah Daswati II Maros : Surat-surat tanggal 30 Juli 1960 tentang Panitia Penaksir Harga/Sewa tanah-tanah, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

290. Kepala Distrik Turikale : Surat tanggal 10 September 1960 tentang masalah sawah adat dalam Wilayah Maros.Asli
1 Sampul

291. Daftar dari Nama-nama penduduk yang menempati tanah-tanah Adat dalam Kewedanan Maros. Asli
1 Sampul

292. Gubernur Kepala Daerah : Surat tanggal 18 September 1961 tentang tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 4 Tahun 1960 (L.N. Nomor 34 Tahun 1960), disertai lampiran.Asli
1 Sampul

293. Ketua Dewan Pimpinan Barisan Tani Indonesia : Surat tanggal 22 Agustus 1964 tentang mengerjakan tanah bebas untuk mempertinggi produksi. Tindasan
1 Sampul

294. Kaseng DKK : Surat tanggal 23 Oktober 1964 tentang penggalian tanah empang milik lelaki Salang, tinggal di kampung Macoa Desa Allepolea, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

295. Koordinator Desa Borikamase : Surat tanggal 8 Februari 1965 tentang sawah Pangnganreang kepala kampung yang ada dalam Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

296. Ketua Pelaksana Yayasan Sejiwa : Surat tanggal 1 April 1965 tentang permohonan untuk memperoleh tanah-tanah kosong di Moncongloe Kecamatan Mandai Dati II Maros. Tembusan
1 Sampul

297. Kepala Inspeksi Agraria Sulselra : Surat tanggal 30 Maret 1965 tentang permohonan untuk memperoleh hak pakai atas tanah milik negara.Tembusan
1 Sampul

298. Komandan Distrik Militer 1408/DP Subdim Maros : Surat surat Tahun 1969 tentang laporan pengaduan masyarakat atas penggarapan tanah di Desa Sapta Marga Jon Sipur 8. Tembusan
1 Sampul

299. Abdullah Razak (Pemohon) : Surat tanggal 27 September 1969 tentang permohonan menempati sebidang tanah kosong untuk perumahan, disertai lampiran.Asli
1 Sampul

300. Doleng DKK (Permohon) : surat tanggal 25 Oktober 1969 tentang permohonan fasilitas untuk memperoleh sawah pemerintah sebagai pengganti tanah yang dibangun Kantor Kecamatan Mandai, di kampung Batangase.Asli
1 Sampul

d. Pengawasan tanah
301. Kepala Pekerjaan Seksi Lapangan Terbang : Surat tanggal 28 Juli 1960 tentang keadaan tanah-tanah di Pelabuhan Mandai-Makassar, disertai lampiran.Tembusan
1 Sampul

302. Markas Daerah Legiun Veteran RI : Surat tanggal 1 Agustus 1964 tentang pembukaan Tanah Alor dan Patangkang Asue. Tembusan
1 Sampul

303. Daftar Nama-nama sawah yang terkena Absente/yang diluar pemiliknya November 1964.Asli
1 Sampul

10. PEMBANGUNAN

304. Bupati Kepala Daerah Maros : Surat-surat tahun 1963-1964 tentang R.A.B. pembangunan baru sebuah Balai Pemerintahan Daerah Tingkat II Maros, disertai lampiran. Pertinggal
1 Sampul

305. Bupati Kepala Daerah Maros : Surat tanggal 22 Juli 1969 tentang penyusunan monografi dan perencanaan pembangunan daerah. Pertinggal
1 Sampul

11. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

306. Bupati Kepala Daerah Maros : Surat tanggal 9 Januari 1960 tentang Buku Bacaan S.R “Cahaya” Karangan Johan Van Hulzen. Salinan
1 Sampul

307. Bupati Kepala Daerah Maros : Surat tanggal 5 Agustus 1971 tentang Salinan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1971 mengenai mahasiswa/sarjana-sarjana yang belajar di Uni Sovyet. Pertinggal
1 Sampul


12. KEPENDUDUKAN

308. Kepala Pemerintahan Negeri Maros : Surat tanggal 18 Januari 1960 tentang banyaknya penduduk pada tiap-tiap Distrik dalam Kewedanan Maros. Pertinggal
1 Sampul

309. Kepala Distrik Marusu : Surat tanggal 23 Juli 1960 tentang Statistik Penduduk dalam Daerah Distrik Maros, disertai lampiran. Asli
1 Sampul

310. Gubernur Sulawesi : Surat-surat tahun 1954-1969 tentang pendaftaran penduduk Asing di Ibu Kota Daerah Tingkat II.Asli
1 Sampul

13. SOSIAL

311. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone : Surat tanggal 4 Agustus 1960 tentang orang-orang asal Daerah Bone yang mengungsi di Camba-Maros.Asli
1 Sampul
312. Gubernur Kepala Daerah : Surat-surat tahun 1964-1965 tentang bantuan dalam pembentukan dan bimbingan pada lembaga sosial. Tembusan
1 Sampul

14. STATISTIK

313. Kepala Kantor Sensus Dan Statistik Kabupaten Maros : Surat tanggal 17 Juli 1972 tentang laporan rencana kerja Kantor Sensus Dan Statistik Kabupaten Maros.Asli
1 Sampul

15. LAIN-LAIN

314. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi : Surat tanggal 21 Maret 1960 tentang PP Penggantian Undang-undang Nomor tahun 1960 tentang penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan Warganegara Belanda.Asli
1 Sampul

315. Urusan Lelang Penata Praja Tingkat I : Surat tanggal 2 Desember 1960 tentang Pembentukan Kantor-kantor Lelang di seluruh Propinsi Sulawesi Selatan/Tenggara, disertai lampiran.Tembusan
1 Sampul

316. Bupati Kepala Daerah Maros : Surat tanggal 23 Juli 1969 tentang nama-nama tempat benda-benda purbakala.Pertinggal.
1 Sampul

317. Pembantu Utama D.P. Obyek Marannu : Surat tanggal 27 April 1964 tentang berita acara peninjauan panca tunggal Dati II Maros ke obyek tanaman.Tindasan.
1 Sampul